oleh

Surat Pemanggilan Satpol PP Pekanbaru kepada Warga, Patut Dipertanyakan?

-Berita, News-1,479 views

Topikinformasi.com – Pekanbaru —– Luar biasa beredarnya surat panggilan yang dikeluarkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) kota Pekanbaru dikalangan awak media kepada masyarakat kota, yang mengatas namakan Perda diduga cacat Administrasi

Dugaan cacat Administrasi yang diduga dilakukan oleh Satpol PP dengan mengeluarkan Surat Pemanggilan yang salah seorang masyarakat kota Pekanbaru yang tidak ingin disebutkan Identitasnya, membenarkan adanya hal tersebut diatas kepada awak media yang tergabung didalam Perkumpulan Jurnalis Indonesia Demokrasi Nusantara (PJID-Nusantara). Rabu (08/09/2021)

Didalam Surat Pemanggilan yang diduga dilakukan oleh Satpol-PP kepada masyarakat dengan Nomor : 301/POL PP/1040/2021 tertanggal 06 September 2021, didalam surat yang dikeluarkan oleh Satpol PP dan dibubuhi tanda tangan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja kota Pekanbaru Iwan Simatupang,AP, S.Sos, M.Si Pembina TK I NIP 19760705 199412 1 001 tidak menjelaskan pelanggaran Perda dan pasal yang dilanggar oleh masyarakat terhadap bangunan milik masyarakat, melainkan berdasarkan pantauan yang juga tidak jelas siapa oknum Satpol PP yang melakukan pemantauan.

Baca Juga:  Pimpin Upacara HKN, Ini Yang Disampaikan Danyon Brimob Bone

Akan hal surat tersebut diatas, masyarakat menilai surat panggilan yang telah diterbitkan dan dilakukan oleh pihak Satpol PP diduga merupakan surat cinta dan sebagai surat yang diduga untuk menakut-nakuti masyarakat.

Sementara menurut Praktisi Hukum H Syahhendra,SH sebagaimana yang dikutip dari https://persadariau.com/08/02/33/kepala-satpol-pp-kota-pekanbaru-dianggap-menyalahi-administrasi-negara/2595.html , berpendapat surat panggilan yang telah dilakukan Satpol PP kota Pekanbaru belum memenuhi syarat administrasi surat panggilan dengan alasan surat yang diberikan tidak ada rujukan siapa petugas yang melakukan pantauan dengan mencantumkan surat tugas sebagaimana yang dimaksud surat Satpol PP tersebut “

” Surat Panggilan itu Khan, kita mau mengkalirifikasi saja bang karena ada pengaduan terhadap si warga yang diapnggil itu. melakukan pelanggaran Perda gitu lho.” ucap Iwan Simatupang.AP,S.Sos, M.Si Kepala Satpol PP Pekanbaru, Kamis (09/09/2021) via telp Seluler pribadinya

Baca Juga:  Dampak Pilkades Beberapa Kelompok Tani di Kec. tellusiattingnge Mengeluh Tidak Dapat Jatah Pupuk Dari PengecerBONE - Infobanua .co.id Pilkades 2021 untuk kab. Bone tinggal menghitung hari saat ini para calon sedang melakukan sosialisasi, dengan cara mereka masing masing namun terkadang ditemukan dengan cara cara yang seharusnya tak harus dilakukan.Hasil Informasi yang di himpun dari beberapa kelompok tani di 2 desa yakni desa lanca dan desa lappae kec. Tellusiattingnge kab. Bone Ternyata salah satu calon kades di lanca diduga lakukan penyalahgunaan bantuan pupuk yang tersalurkan kepetani tetapi tidak melalui kelompok tani justru langsung pengecer. Kemudian pengecer memberikan ke petani yg diduga untuk mendukungx di pilkades mendatang .Dan ironisnya petani yang tidak mendukungnya justru mendukung calon lain tdk mendapatkan pupuk."Memang ada indikasi penyaluran pupuk terjadi penyimpangan tdk melalui kelompok tani tapi langsung ke petani yg diduga pendukung pengecer yg masuk calon kep.desa lanca" ungkap Mansur kelompok tani majang saat dimintai keterangannya Jika ini benar terjadi , jelas sangat merugikan masyarakat dan tidak per dalam persaingan Pilkades . Bisa ditebak akan ada sengketa karena beda pendapat antara pihak yang merasa dirugikan dengan pihak yang dianggap merugikanMaka diharapkan kepada pihak terkait atau panitia pelaksana Pilkades hendaknya melakukan langkah2 preventip sebelum Pilkades berlangsung 18.Nov 2021 (A.Ida)

Kita mangkanya mau nanyakan dulu sama dia, kita berdasarkan laporan nanti baru tau dari penyidik nya disana. tambahnya

” Makanya itu mau diklarifikasi dulu bang, nanti saya chek dulu surat panggilannya ya.” pinta dan tutup Iwan Simatupang, saat dipertanyakan Perda berapa yang dilanggar oleh warga yang dipanggil.

Sumber : DPP PJID-Nusantara

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *