oleh

dr. Ali Mahsun ATMO: Desak Presiden Jokowi Putihkan BI Checking dan Beban Bunga UMKM-Informal Melalui Ketua DPD RI La Nyala Mahmud Mattaliti

-News-147 views

Topikinformasi.com – Yogyakarta
Atas nama pelaku ekonomi rakyat UMKM dan Informal, dengan penuh rasa hormat,
kami mohon perkenan Ketua DPD RI, Bapak La Nyala Mahmud Mattaliti untuk mendesak Presiden Jokowi terbitkan Perpres RI tentang Pemutihan BI Checking dan Beban Bunga UMKM – Informal diseluruh Indonesia”, pinta dr. Ali Mahsun ATMO, M.Biomed., Ketua Umum APKLI yang juga Presiden Gumregah Bakti Nusantara (GBN) dan Ketua Umum Koperasi GSN saat menjadi Pembicara pada Acara “Ngopi Bareng Ketua BEM & OKP Se-Yogyakarta di Oase Cafe & Resto Jl. Taman Siswa Yogyakarta, Minggu Sore, 6 Juni 2021.

Pemutihan BI Checking dan Beban Bunga bagi UMKM dan Informal oleh pemerintah RI menjadi sebuah keniscayaan ditengah ambruknya ekonomi rakyat akibat krisis kesehatan pandemi covid-19 dan resesi ekonomi nasional yang telah berlangsung 1 tahun 3 bulan.

Hal ini sangat mendasar dan penting karena daya tahan (imunitas) pelaku ekonomi rakyat itu ‘day to day’ atau hari per hari, dan saat ini sudah lebih 31.5 juta alami ambruk dan kebangkrutan. Kondisi ini tidak bisa dibiarkan terlalu lama dan harus segera ada solusi dari negara. Karena kasat mata sudah jadi ancaman terjadinya kelaparan massal dan masif.

Baca Juga:  Dampak Pilkades Beberapa Kelompok Tani di Kec. tellusiattingnge Mengeluh Tidak Dapat Jatah Pupuk Dari PengecerBONE - Infobanua .co.id Pilkades 2021 untuk kab. Bone tinggal menghitung hari saat ini para calon sedang melakukan sosialisasi, dengan cara mereka masing masing namun terkadang ditemukan dengan cara cara yang seharusnya tak harus dilakukan.Hasil Informasi yang di himpun dari beberapa kelompok tani di 2 desa yakni desa lanca dan desa lappae kec. Tellusiattingnge kab. Bone Ternyata salah satu calon kades di lanca diduga lakukan penyalahgunaan bantuan pupuk yang tersalurkan kepetani tetapi tidak melalui kelompok tani justru langsung pengecer. Kemudian pengecer memberikan ke petani yg diduga untuk mendukungx di pilkades mendatang .Dan ironisnya petani yang tidak mendukungnya justru mendukung calon lain tdk mendapatkan pupuk."Memang ada indikasi penyaluran pupuk terjadi penyimpangan tdk melalui kelompok tani tapi langsung ke petani yg diduga pendukung pengecer yg masuk calon kep.desa lanca" ungkap Mansur kelompok tani majang saat dimintai keterangannya Jika ini benar terjadi , jelas sangat merugikan masyarakat dan tidak per dalam persaingan Pilkades . Bisa ditebak akan ada sengketa karena beda pendapat antara pihak yang merasa dirugikan dengan pihak yang dianggap merugikanMaka diharapkan kepada pihak terkait atau panitia pelaksana Pilkades hendaknya melakukan langkah2 preventip sebelum Pilkades berlangsung 18.Nov 2021 (A.Ida)

Tatkala hal tersebut jadi kenyataan maka siapa pun juga tidak akan mampu mencegah terjadinya revolusi Indonesia yang ongkosnya terlalu mahal bagi Indonesia, tambah Ali Mahsun ATMO dokter ahli kekebalan tubuh lulusan FK Unibraw Malang dan FKUI Jakarta.

“Langkah tersebut juga untuk percepatan penyaluran KUR dimana hingga saat ini baru terserap sekitar Rp 60 trilyun dari plafon tahun 2021 sebesar Rp 253 trilyun,

serta permodalan dari sumber yang lain, baik dari lembaga keuangan mau pun program-program pemulihan ekonomi nasional yang dialokasikan untuk menggerakan roda ekonomi rakyat sehingga berjalan efektif. Serta mencegah bertambahnya jumlah UMKM dan informal yang gulung tikar.

Untuk itu, atas nama pelaku ekonomi rakyat UMKM dan Informal, kami mohon perkenan Ketua DPD RI, Bapak La Nyala Mahmud Mattaliti mendesak Presiden Jokowi terbitkan Perpres RI Pemutihan BI Checking dan Beban Bunga UMKM – Informal diseluruh Indonesia”, tambah Ali Mahsun ATMO, lelaki sahaja asli pinggir utara sungai Brantas Mojokerto Jawa Timur.

Baca Juga:  Rektor Sambut Tim Benchmarking STAI YAPIS Takalar : MoU Sangat Penting untuk Pengembangan Instansi

Kepada para mahasiswa dan pemuda diseluruh tanah air, siapkan diri tercetak jadi pemimpin besar, ksatria dan sejati yang handal dan unggul. Yang mengayomi, melindungi dan mensejahterakan seluruh rakyat dan bangsa Indonesia secara berkeadilan.

Yang mampu mengelola segenap kekayaan negeri yang sangat melimpah rua dengan baik dan benar, dan sebesar-besarnya dipergunakan untuk wujudkan hidup rakyat sejahtera berkeadilan dan menggapai negeri adil, makmur dan adidaya. Saat ini negerimu jadi incaran bangsa dan negara lain di dunia untuk dikuasai. Karena negerimu adalah tersubur dan terkaya di dunia, dan berada di zamrud khatulistiwa yang sangat strategis dalam kancah kehidupan global.

Oleh karena itu, kalian harus mengawal Demokrasi Pancasila yang hasilkan pemimpin ksatria dan sejati, pemimpin yang selalu bersyukur, bukan pemimpin yang merasa “fakir miskin” yang semena-mena merampas hak-hak rakyat, serta menggadaikan kekayaan dan kedaulatan bangsa dan negeri ini, pungkas Ali Mahsun ATMO, mantan Ketua Umum Bakornas LKMI PB HMI (1995-1998).

“Terkait aspirasi disampaikan dr. Ali Mahsun ATMO tentang pemutihan BI Checking dan Beban Bunga UMKM dan Informal, serta mengingat sangat mendasar untuk kesejahteraan rakyat, kami akan segera tindak lanjuti dan menyampaikan kepada Presiden Jokowi.

Baca Juga:  Sat Binmas Beri Himbahuan Kamtibmas dan Berbagi Masker ke Jamaah Mesjid.

Kami 6 bulan yang lalu sudah menyampaikan hal yang sama kepada Presiden dimana hingga saat ini belum ada responnya”, jawab tegas Ketua DPD RI La Nyala Mahmud Mattaliti, Tokoh Nasional Putra Bugis yang dibesarkan di Jawa Timur.

Pada kesempatan yang sama, tiga senator DPD RI, yaitu Sylviana Murni (Ketua Komite III DPD RI – DKI Jakarta), Evi Apita Maya (Wakil Ketua Komite III DPD RI – NTB) dan Bambang Soetrisno (Jawa Tengah), serta dua pembicara lain, Ketua Umum Majlis Mubaligh Muda Indonesia (MMMI), DR © KH Aminuddin, SE., MM., Sp.D, dan Presiden Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) Arie Gumilar, ST. juga menyampaikan paparannya.

Acara dipandu oleh Zainuddin Arsyad, S.Ip., Mantan Presiden Aliansi Mahasiswa Muslim Asia Tenggara dan dihadiri Ketua BEM dan OKP Se-Yogyakarta, dan para tokoh lain. (*)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *