Aliansi Tolak Tambang Gelar Aksi Atas Produktivitas PT. Emporium Bukit Marmer

Topikinformasi.com-Bone PT. Emporium Bukit Marmer telah kantongi izin usaha produksi aktivitas pertambangan marmer di Desa Bontojai dan Bulusirua, Kecamatan Bontocani.

Menanggapi keluarnya izin usaha tersebut mendapatkan penolakan dari Aliansi Tolak Tambang Bontocani karena berbagai pertimbangan seperti dampak pada hilir yang saat ini tengah kritis dan merupakan kawasan rawan longsor.

Dalam tindakannya Aliansi Tolak Tambang Bontocani gelar aksi di Kantor DPRD Kab. Bone dan Kantor Bupati dalam menuntut izin dari usaha tersebut agar dicabut. Kamis (06/05/2021)

Selain hulu Daerah Aliran Sungai ( DAS ) Walannae yang terancam, dilokasi pertambangan juga ada dua goa yang juga terancam rusak.

Andi Angriawan selaku Jendral Lapangan mengatakan“Tambang ini sudah beroperasi sejak tahun 2018 dan terancam merusak hulu Daerah aliran sungai Walannae”ungkapnya

Baca Juga: Dampak Pilkades Beberapa Kelompok Tani di Kec. tellusiattingnge Mengeluh Tidak Dapat Jatah Pupuk Dari PengecerBONE - Infobanua .co.id Pilkades 2021 untuk kab. Bone tinggal menghitung hari saat ini para calon sedang melakukan sosialisasi, dengan cara mereka masing masing namun terkadang ditemukan dengan cara cara yang seharusnya tak harus dilakukan.Hasil Informasi yang di himpun dari beberapa kelompok tani di 2 desa yakni desa lanca dan desa lappae kec. Tellusiattingnge kab. Bone Ternyata salah satu calon kades di lanca diduga lakukan penyalahgunaan bantuan pupuk yang tersalurkan kepetani tetapi tidak melalui kelompok tani justru langsung pengecer. Kemudian pengecer memberikan ke petani yg diduga untuk mendukungx di pilkades mendatang .Dan ironisnya petani yang tidak mendukungnya justru mendukung calon lain tdk mendapatkan pupuk."Memang ada indikasi penyaluran pupuk terjadi penyimpangan tdk melalui kelompok tani tapi langsung ke petani yg diduga pendukung pengecer yg masuk calon kep.desa lanca" ungkap Mansur kelompok tani majang saat dimintai keterangannya Jika ini benar terjadi , jelas sangat merugikan masyarakat dan tidak per dalam persaingan Pilkades . Bisa ditebak akan ada sengketa karena beda pendapat antara pihak yang merasa dirugikan dengan pihak yang dianggap merugikanMaka diharapkan kepada pihak terkait atau panitia pelaksana Pilkades hendaknya melakukan langkah2 preventip sebelum Pilkades berlangsung 18.Nov 2021 (A.Ida)