Kasus Dugaan Korupsi Proyek Rehabilitasi Daerah Irigasi

Topikinformasi.com – Bone Penanganan Kasus dugaan korupsi Proyek Rehabilitasi Daerah Irigasi Jaling, Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone yang tengah bergulir di Kejaksaan Negeri Watampone dinilai lamban dan terus mendapat perhatian berbagai pihak.

Diantaranya Lembaga Bantuan Hukum Advokasi Peduli Bangsa Kongres Advokat Indonesia (LBH APB KAI) Bone yang baru-baru ini mendapat mandat pendampingan hukum dari LSM Latenritatta selaku pelapor dugaan korupsi ini menyoroti dan segera mengawal jalannya penanganan hukum kasus yang juga diduga turut melibatkan banyak pihak tak terkecuali penegak hukum.

Dari data yang dihimpun tim investigasi LBH APB KAI Bone PT.Aiyangga Nusantara selaku pihak pemenang tender proyek senilai Rp 11,9 Miliar justeru mempercayakan sejumlah pengerjaannya ke pihak ketiga dengan nilai kontrak Rp.500.000 perkubik, dan menggunakan material batu bekas bongkaran pasangan lama.
Dari dua orang pelaksana selaku pihak ketiga tersebut dijanjikan akan mendapat kucuran dana senilai kurang lebih 6 Milyar untuk mengerjakan pasangan batu sekitar 12.000 kubik. Selebihnya pihak pemenang tender menyediakan alat berat berupa excavator untuk mengerjakan pekerjaan galian dan bongkar pasangan lama.

Baca Juga: Dampak Pilkades Beberapa Kelompok Tani di Kec. tellusiattingnge Mengeluh Tidak Dapat Jatah Pupuk Dari PengecerBONE - Infobanua .co.id Pilkades 2021 untuk kab. Bone tinggal menghitung hari saat ini para calon sedang melakukan sosialisasi, dengan cara mereka masing masing namun terkadang ditemukan dengan cara cara yang seharusnya tak harus dilakukan.Hasil Informasi yang di himpun dari beberapa kelompok tani di 2 desa yakni desa lanca dan desa lappae kec. Tellusiattingnge kab. Bone Ternyata salah satu calon kades di lanca diduga lakukan penyalahgunaan bantuan pupuk yang tersalurkan kepetani tetapi tidak melalui kelompok tani justru langsung pengecer. Kemudian pengecer memberikan ke petani yg diduga untuk mendukungx di pilkades mendatang .Dan ironisnya petani yang tidak mendukungnya justru mendukung calon lain tdk mendapatkan pupuk."Memang ada indikasi penyaluran pupuk terjadi penyimpangan tdk melalui kelompok tani tapi langsung ke petani yg diduga pendukung pengecer yg masuk calon kep.desa lanca" ungkap Mansur kelompok tani majang saat dimintai keterangannya Jika ini benar terjadi , jelas sangat merugikan masyarakat dan tidak per dalam persaingan Pilkades . Bisa ditebak akan ada sengketa karena beda pendapat antara pihak yang merasa dirugikan dengan pihak yang dianggap merugikanMaka diharapkan kepada pihak terkait atau panitia pelaksana Pilkades hendaknya melakukan langkah2 preventip sebelum Pilkades berlangsung 18.Nov 2021 (A.Ida)

Nilai kontrak pengerjaan Rp.500.000,- perkubik memang sangat jauh dari analisis RAB untuk wilayah Kabupaten Bone. Umumnya untuk pengerjaan pasangan batu dengan spesifikasi pondasi kedap air dikisaran Rp.1.000.000 perkubik.

Selain nilai itu LBH APB KAI juga menyoroti nilai kontrak tender yang dimenangkan PT.Aiyangga Nusantara sebesar Rp 11,9 milyar melalui LPSE provinsi Sulawesi Selatan yang jauh dari nilai pagu Dinas Sumber Daya Air Cipta Karya dan Penataan Ruang Pemprov Sulsel sebesar Rp 16,9 Miliar atau banting harga hingga 30 persen. Hal ini menimbulkan kesan yang tidak lazim dalam sebuah tender pekerjaan proyek. Kecurigaan publik dengan desas-dedus proyek ini merupakan paket titipan oknum petinggi di Kejati Sulsel semakin besar.

Baca Juga: Brimob Yon C Pelopor Ambil Bagian Dalam Pembentangan Bendera Merah Putih di Gusung Tangkulara

Sementara itu Kejaksaan Negeri Watampone yang menangani kasus dugaan korupsi ini melalui Kasi Pidsus Andi Kurnia menyatakan akan meningkatkan status ke penyidikan, sejumlah pihak telah dimintai keterangan diantaranya Hamzah dan Burhan yang menjadi pihak ketiga dalam pekerjaan proyek tersebut.

“Akan ditingkatkan ke penyidikan. Soal tersangkanya, kita masih sidik,” ungkap Kasi Pidsus Kejari Bone, Andi Kurnia melalui telepon seluler

Kata dia, hasil pemeriksaan pada obyek pekerjaan dari proyek senilai Rp 11,9 Miliar tersebut secara kasat mata sangat amburadul.

“Saya sendiri marah melihatnya, sangat disayangkan, rugi – rugi bantuan untuk daerah kalau begitu hasilnya,” pungkasnya.

Ketua LBH APB KAI Bone Rusmin Igho meminta penanganan kasus dugaan korupsi ini tidak jalan ditempat mengigat laporan kliennya LSM Latenritatta sdh masuk sejak pertengahan tahun 2020 lalu.

Baca Juga: Apel Pembagian Masker Serentak, Polres Enrekang Bagikan Ribuan Masker

“Kejaksaan Negeri Watampone jangan lamban menangani perkara ini, karena ini sudah menjadi sorotan publik, segera sidik dan tingkatan statusnya menjadi tersangka,
Menurutnya, Penyidik juga seharusnya turut memeriksa pihak LPSE provinsi Sulawesi Selatan selaku penyedia lelang.
“Banting nilai lelang hingga 30 persen itu juga patut dicurigai ada permainan disitu, karena sangat jauh dari nilai pagunya” tutupnya.

Proyek Rehabilitasi Daerah Irigasi Jaling dilaksanakan sejak tahun 2019 lalu dan baru dinyatakan rampung pada bulan April tahun 2020 sayangnya sejumlah titik pada pengerjaan pasangan batu sudah ditemukan roboh dan retak. (Rls)