Topikinformasi.com – Bone Antrean panjang dan keluhan warga terkait BBM bersubsidi mendorong Pemerintah Kabupaten Bone memperketat pengawasan dan mengubah kembali sistem mekanisme rekomendasi pembelian BBM.
Kebijakan tersebut dibahas dalam rapat koordinasi evaluasi Tim Satgas BBM dan LPG Bersubsidi yang dipimpin Bupati Bone H. Andi Asman Sulaiman, S.Sos., M.M., didampingi Wakil Bupati Bone Dr. H. Andi Akmal Pasluddin, SP., M.M., di Aula Lateya Riduni, Jumat (28/8/2026).
Andi Asman menyebut pengawasan Satgas Merah Putih mendapat apresiasi masyarakat karena membantu mengurangi antrean BBM.
“Banyak yang mengirim pesan di platform media sosial saya, berterima kasih atas solusi dan penyelesaian kelangkaan BBM,” ujarnya.
Pemkab Bone menetapkan seluruh rekomendasi BBM yang telah diterbitkan dicabut atau dihentikan masa berlakunya per 31 Agustus 2026.
Mulai 1 September 2026, rekomendasi baru diterbitkan setelah melalui verifikasi dan evaluasi instansi terkait, disesuaikan dengan kebutuhan riil penerima serta mempertimbangkan sistem zonasi.
Bupati juga menegaskan rekomendasi harus dilengkapi pengantar kepala desa/lurah dan diketahui kepala BPP. Camat dilarang menerbitkan rekomendasi di luar ketentuan.
“Misi utama kita pekan ini yakni tertibkan BBM bersubsidi. Semua akan terlaksana jika sinergi antara pemerintah, TNI, Polri dan stakeholder terkait,” tegasnya.
Ia berharap penataan tersebut dapat mengurangi antrean sekaligus memastikan BBM bersubsidi tepat sasaran.
(Ju)*
Komentar