Rela Duduk Melantai Nakes Honorer Hadiri RDUP Bersama Komisi IV Demi Kepastian Nasibnya

Topikinformasi.com – Bone Ratusan Non – Nakes yang berstatus honorer tenaga kesehatan yang tergabung dalam aliansi Tenaga Kesehatan Suka Rela Kabupaten. Bone kembali mendatangi kantor Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD ) Bone, Rabu,(05/10/2022)

Kedatangan para nakes untuk kali ini memenuhi undangan Rapat Dengan Pendapat Umum (RDPU).bersama Komisi IV DPRD Bone.untuk mengetahui kepastian nasibnya ketika status honorer dihapus pada tahun 2023.

Dari pantauan media infobanua.co.id, para nakes yang berjumlah ratusan ini rela duduk melantai didepan luar ruangan komisi IV yg berada di lantai dua demi untuk mendengar hasil dari aspirasi mereka sebelumnya.

Nakes sukarela atau Non ASN seperti tenaga honorer, berharap kepada pemerintah daerah dapat beralih status menjadi PPPK tahun ini dan tahun depan seiring dengan mulai berlakunya aturan pemerintah yang menghentikan perekrutan pegawai honorer di 2023.

Pemerhati Tenaga kesehatan suka rela kab. Bone Didit Haryadi selaku koordinator para nakes mengatakan kedatangannya kali ini bagaimana mereka bisa terdata di PPPk karena beban kerja mereka baik dari suka rela ,kontrak sama semua.

“Disinilah kami suka rela minta solusi di pemerintah ,jangan sampai tidak ada solusi diberikan karena sampai saat ini belum ada solusi dari pemerintah secara tertulis paling hanya lisan ” sabar ,sabar… ” Ucapnya

Dalam rapat RDPU dipimpin Ketua Komisi IV DPRD Bone, dr. A. Baso Riad Padjalangi meminta Pemerintah Bone, untuk berkonsultasi dengan pemerintah pusat terkait permintaan kuota PPPK untuk Nakes.

“Sepaham saya Ada 500 kuota kesehatan yang-disiapkan dari Kemenpan RB. Lalu berapa Kuota kesehatan yang di usulkan pemerintah Kabupaten Bone ” tanyanya.

Untuk itu ia usulkan agar di kordinasikan dengan pusat agar nakes suka rela ini di ikutkan saja dulu dalam seleksi , masalah lulus tidaknya kembali dari kemampuan peserta jika perlu dari komisi IV siap mendampinginya

Kemudian A. Muh Salam akrab di panggil A.Lilo justru melihat SK yang dikeluarkan dinas kesehatan
perlu diuji mekanisme di keluarkanya

Karena jauh sebelum ada persoalan tersebut muncul dirinya telah berulang kali mewarning dinas kesehatan dalam mengeluarkan SK Honor Daerah.

“Kenapa SKnya perlu uji mekanisme karena Ada yang sudah 10 tahun kerja tidak mendapatkan SK Honor Daerah, lalu ironisnya banya satu bulan kerja malah sudah dapatkan SK. apa dasarnya atau kah pengaruh orang dalam” tanya nya

Dalam rapat RDPU Didit kembali menyampaikan bahwa ada kurang lebih 1000 orang nakes di kab. Bone terbagi dari beberapa wilayah ada perawat, bidan ada SKM , gizi masih banyak lainnya belum terdata.

“Kenapa tiba tiba ada regulasi teman teman nakes ini tidak bisa terdata , padahal mereka sudah ada mengabdi sampai 10 tahun , 12 tahun ini sangat miris sekali mereka tidak di ikutkan” tutur Didit.

RDPU yang berlangsung di Komisi IV di hadiri perwakilan Dinas Kesehatan Kabupaten Bone, drg Yusuf Tolo, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Bone dan Kabag Organisasi Setda Bone.

(A.Ida)