(*)
Topikinformasi.com – Jakarta Ekonomi rakyat sejak kemerdekaan RI 17 Agustus 1945 masih belum teruntungkan. Dari 64,5 Juta UMKM yang mayoritas usaha informal/super mikro atau 99,6% total unit usaha di negeri ini yang hidupi ratusan juta rakyat Indonesia hingga saat ini baru 18% yang dapatkan akses permodalan, dan hanya memutar 27% dari total perputaran ekonomi nasional. Sebuah realitas yang sangat paradoksal dan makin nyata adanya ketidakadilan ekonomi.
Tatkala krisis 1997/1998, ekonomi rakyat tampil sebagai bantalan dan pahlawan ekonomi nasional. Bahkan tanpa keberadaannya, Indonesia alami kebangkrutan total. Adalah sungguh memperihatinkan hingga 23 tahun era reformasi (1998-2021) ekonomi rakyat masih pada kenyataan tidak semestinya / tidak proporsional seakan ditinggalkan begitu saja. Bahkan banyak yang tercerabut atas kebijakan dan tergerus oleh kekuatan kapital baik domestik mau pun asing.
Kini, ekonomi rakyat adalah yang terawal dan terburuk terdampak krisis pandemi covid-19 yang telah berlangsung sejak maret 2020. Lebih 48,6% UMKM ambruk/gulung tikar (Agustus 2020 – ADB red.). Bahkan fakta dilapangan 60-70% gulung tikar, dan sisanya omset turun lebih dari 50% akibat daya beli masyarakat makin menurun.
Disamping itu, ekonomi rakyat juga ekonomi negeri ini belum miliki seperangkat senjata pertempuran ekonomi global di era digital yang memadai atau dalam kondisi “super weakness”. Baik Platform market e-commerce, finance and payment digital, logistic, content, dan product dikuasai bangsa dan negara lain. Namun demikian bukan berarti harus terjajah. Dan yang pasti adalah kedaulatan ekonomi bangsa adalah harga mati dan segalanya bagi Indonesia.
Dibalik itu semua, saat ini pelaku ekonomi rakyat tumbuh subur kesadaran dan rasa senasib sepenanggungan, ingin menyatukan potensi dan kekuatan, serta kobaran api semangat jalani kebangkitan yang sangat kuat untuk maju, berkembang dan unggul di era digital. Untuk kembali jadi tuan rumah dinegeri sendiri, sebagai pilar utama kemandirian dan kedaulatan ekonomi bangsa, tidak ingin ditinggalkan kembali dalam tata kelola ekonomi bangsa dan negeri ini, serta tidak rela terjajah di era digital.
Atas landasan tersebut diatas, serta didorong keinginan luhur dan mulia jadikan ekonomi rakyat sebagai subyek bukan obyek, mendapatkan fasilitas usaha dan ekonomi produktif, dan pendampingan dari hulu hingga hilir melalui gerakan ekonomi dari, oleh dan untuk rakyat berbasis komunitas dan cluster spesifik sehingga maju, berkembang dan unggul di era digital. Dimana ujung dan muaranya adalah sandang hidupnya sejahtera berkeadilan. Untuk maksud tersebut, Pimpinan Organisasi Usaha dan Ekonomi Rakyat Nusantara akan menggelar Silaturahmi Akbar – SILATBAR NOVEMBER 2021 di Jakarta. “Bersatu dan Tangguh Dalam Rumah Besar Ekonomi Rakyat Nusantara Wujudkan Kesejahteraan Berkeadilan dan Negeri Adil Makmur Adidaya”.
Jakarta, Rabu, 6 Oktober 2021
Inisiator SILATBAR NOVEMBER 2021, dr. Ali Mahsun ATMO, M.Biomed. Presiden GBN – Ketua Umum APKLI dan Para Pimpinan Organisasi Usaha & Ekonomi Rakyat Nusantara
Laporan : Musmulyadi
Komentar