KPPM Kembali Unjuk Rasa Terkait Penanganan Kasus Indikasi Korupsi atas Belanja Makanan dan Minuman di DPRD Provinsi Sul-Sel TA 2020

Topikinformasi.com-Bone Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan telah menganggarkan anggaran belanja makanan dan minuman melalui sekertaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sul-Sel di TA 2020

Sebesar Rp. 11.241.836.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 9.911.344.400,00 yang terdiri dari belanja makanan dan minuman rapat dengan anggaran sebesar Rp. 2.795.500.000,00 dan realisasi sebesar Rp. 1.523.705.000,00 serta belanja makanan dan minuman tamu dengan anggaran sebesar Rp. 8.482.336.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 8.397.639.400,00 dan menjadi rekanan pada penyediaan makan dan minuman adalah CVP, CUB, CVSPM, KMM, RMC dan TSA.

Namun data-data dan hasil investiga menunjukka banyak ketidakwajaran dalam proses realisasi daripada anggaran belanja makanan dan minuman diperkuat oleh data-data serta hasil investigasi dan kajian mendalam, diyakini ada ketidakwajaran sebab pada berkas laporan atas belanja makanan dan minuman di tubuh Sekretariat DPRD Provinsi. Hasil pemeriksaan terhadap rekanan penyedia, menginformasikan bahwa terjadi beberapa pengalihan penyediaan makanan dan minuman yang tidak mampu dipenuhi oleh rekanan penyedia, sehingga pihak rekanan penyedia mengembalikan uang belanja kepada bendahara pengeluaran.

Baca Juga: Begini Harapan Panglima TNI dan Kapolri Dalam Rapat Terbatas Dengan Tim Gugus PPC-19 Propinsi Sulsel

Namun tidak dapat diyakini bahwa penyediaan benar-benar dikerjakan oleh rekanan, ataupun dialihkan ke pihak lain, sebab tidak dilengkapi dengan laporan yang konkrit. Rekanan dan Staf DPRD tidak dapat menunjukkan bukti pencatatan, serah terima maupun pembelian penyediaan makanan dan minuman yang dikerjakan.

Sehubungan dengan itu Koalisi Perjuangan Pemuda Mahasiswa (KPPM) telah melakukan aksi unjuk rasa dan pelaporan secara resmi pada tanggal 16 septemper lalu, namun sampai sekarang pihak dari pada polda tidak ada kejelasan dalam penanganan persoalan dugaan Indikasi Korupsi yang ada di tubuh Sekretariat DPRD Provinsi.

Jika pihak dari Polda Sulsel tidak ada kejelasan dalam menangani kasus tersebut maka kami dari Koalisi Perjuangan Pemuda Mahasiswa (KPPM) akan kembali melakukan aksi Unjuk rasa.

Baca Juga: Dampak Pilkades Beberapa Kelompok Tani di Kec. tellusiattingnge Mengeluh Tidak Dapat Jatah Pupuk Dari PengecerBONE - Infobanua .co.id Pilkades 2021 untuk kab. Bone tinggal menghitung hari saat ini para calon sedang melakukan sosialisasi, dengan cara mereka masing masing namun terkadang ditemukan dengan cara cara yang seharusnya tak harus dilakukan.Hasil Informasi yang di himpun dari beberapa kelompok tani di 2 desa yakni desa lanca dan desa lappae kec. Tellusiattingnge kab. Bone Ternyata salah satu calon kades di lanca diduga lakukan penyalahgunaan bantuan pupuk yang tersalurkan kepetani tetapi tidak melalui kelompok tani justru langsung pengecer. Kemudian pengecer memberikan ke petani yg diduga untuk mendukungx di pilkades mendatang .Dan ironisnya petani yang tidak mendukungnya justru mendukung calon lain tdk mendapatkan pupuk."Memang ada indikasi penyaluran pupuk terjadi penyimpangan tdk melalui kelompok tani tapi langsung ke petani yg diduga pendukung pengecer yg masuk calon kep.desa lanca" ungkap Mansur kelompok tani majang saat dimintai keterangannya Jika ini benar terjadi , jelas sangat merugikan masyarakat dan tidak per dalam persaingan Pilkades . Bisa ditebak akan ada sengketa karena beda pendapat antara pihak yang merasa dirugikan dengan pihak yang dianggap merugikanMaka diharapkan kepada pihak terkait atau panitia pelaksana Pilkades hendaknya melakukan langkah2 preventip sebelum Pilkades berlangsung 18.Nov 2021 (A.Ida)