Wakapolda Sulsel Menghadiri Lounching Pembelajaran Tatap Muka Terbatas tTingkat SMA/ SMK/ SLB dan Launching Aplikasi 15 Menit Mengaji

Topikinformasi.com – MAKASSAR – Sekolah tatap muka mulai digelar secara bertahap dan terbatas yang dimulai untuk tiga sekolah jenjang SMA di Kota Makassar.

Pada kegiatan tersebut hadir juga plt gubernur sulsel, Pangdam XIV hsn, Wakapolda sulsel dan ketua dprd sulsel.

Plt Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman resmi me-launching uji coba sekolah tatap muka tersebut di SMA Negeri 21 Makassar, Jumat (9/4/2021). Selain itu, penerapannya juga dimulai di SMA Negeri 2 dan SMA Negeri 4 Makassar.

Andi Sudirman Sulaiman menegaskan, sekolah tatap muka berjalan dengan protokol kesehatan (prokes) yang ketat. Sebagai awal, sekolah hanya dibuka dua kali sepekan pada hari Senin dan Kamis.

Baca Juga: Ada Apa Bhabinkamtibmas Polsek Patimpeng Polres Bone Hamili Sapi Betina milik Warga..?

Jumlah siswa dibatasi, hanya 50% dari daya tampung kelas. Jam belajar pun demikian. Kelas dibuka dibagi dalam dua sesi. Tiap sesi, pelajaran hanya berlangsung selama tiga jam.

“Kita juga akan menggilir dari yang sekarang masuk, pekan depannya tidak lagi. Kemudian kita masih terbatas. Dan tiga jam itu saya rasa cukup untuk tahap pertama dalam dua kali dalam sepekan,” ungkap Andi Sudirman.

Uji coba sekolah tatap muka ini bakal berlangsung selama sebulan. Selama berjalan, pelaksanaannya bakal dievaluasi. Jika berjalan lancar, jadwal sekolah tatap muka berpotensi ditambah, begitu pula durasi belajar mengajar di kelas.

“Jadi ini tiga (SMA) di Kota Makassar dulu kita trial (uji coba). Untuk memudahkan kita untuk menganalisis, dan (SMA) ini sudah mewakili beberapa wilayah, ada wilayah sini, wilayah Selatan, dan Utara,” papar dia.

Baca Juga: Dampak Pilkades Beberapa Kelompok Tani di Kec. tellusiattingnge Mengeluh Tidak Dapat Jatah Pupuk Dari PengecerBONE - Infobanua .co.id Pilkades 2021 untuk kab. Bone tinggal menghitung hari saat ini para calon sedang melakukan sosialisasi, dengan cara mereka masing masing namun terkadang ditemukan dengan cara cara yang seharusnya tak harus dilakukan.Hasil Informasi yang di himpun dari beberapa kelompok tani di 2 desa yakni desa lanca dan desa lappae kec. Tellusiattingnge kab. Bone Ternyata salah satu calon kades di lanca diduga lakukan penyalahgunaan bantuan pupuk yang tersalurkan kepetani tetapi tidak melalui kelompok tani justru langsung pengecer. Kemudian pengecer memberikan ke petani yg diduga untuk mendukungx di pilkades mendatang .Dan ironisnya petani yang tidak mendukungnya justru mendukung calon lain tdk mendapatkan pupuk."Memang ada indikasi penyaluran pupuk terjadi penyimpangan tdk melalui kelompok tani tapi langsung ke petani yg diduga pendukung pengecer yg masuk calon kep.desa lanca" ungkap Mansur kelompok tani majang saat dimintai keterangannya Jika ini benar terjadi , jelas sangat merugikan masyarakat dan tidak per dalam persaingan Pilkades . Bisa ditebak akan ada sengketa karena beda pendapat antara pihak yang merasa dirugikan dengan pihak yang dianggap merugikanMaka diharapkan kepada pihak terkait atau panitia pelaksana Pilkades hendaknya melakukan langkah2 preventip sebelum Pilkades berlangsung 18.Nov 2021 (A.Ida)

Dikatakan, tiga SMA tersebut yang dianggap sudah siap melaksanakan sekolah tatap muka. Kendati begitu, selama evaluasi berjalan, sekolah jenjang SMA/SMK/SLB lainnya diminta bersiap untuk mengajukan diri melaksanakan kebijakan serupa.

“Kita fokusnya SMA dulu karena kewenangan di bawah provinsi. Kemudian kita lihat, dari hasil evaluasi tiga SMA itu yang siap harus maju duluan,” tegas Andi Sudirman.

Menurut dia, pembukaan sekolah tatap muka harus tetap mempertimbangkan ada tidaknya kejadian atau laporan kasus positif Covid-19 di suatu wilayah. Apalagi saat ini sudah ada kebijakan penerapan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) skala mikro untuk mencegah penyebaran penularan virus korona.

Jika di suatu wilayah skala mikro tersebut yang dilaporkan ada kejadian positif, tidak menutup kemungkinan sekolah bisa diliburkan. “Iya termasuk (sekolah akan diliburkan/ditutup). PPKM mikro kan pengurangan kegiatan, berarti pembatasan kegiatan. Tapi itu akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat,” sambung dia.