oleh

Presiden GBN: Kalau Sangat Lamban dan Tak Tepat Sasaran, Puluhan Juta UMKM Bangkrut Permanen

Jakarta, Topikinformasi.com
“Kami sampaikan terima kasih kepada Presiden Jokowi atas BANPRES untuk 12 Juta UMKM, GBN Kawal Ketat Percepatan dan Ketepatan Sasaran Bansos, Stimulus dan Insentif EKonomi Pemerintah Agar Super Cepat dan Tepat Sasaran Sampai ke Rakyat”

Saya menyaksikan, serta mendapatkan informasi dan laporan dari seluruh tanah air, ekonomi rakyat sektor informal dan UMKM, pelaku ekonomi rakyat (petani, nelayan, pedagang, ojek, sopir, becak, home industri, pengrajin, pemulung, dan lainnya) semakin hari semakin terpuruk.

Daya beli rakyat semakin hari semakin turun drastis yang berdampak pada kondisi sosial yang pada ujung dan akhirnya bisa menimbulkan persoalan yang sulit dikendalikan.

Oleh karena itu diperlukan langkah-langkah khusus atau extra ordinary order. Langkah super cepat dan super tepat sasaran agar ekonomi rakyat segera bergerak efektif,
keterpurukan ekonomi negeri ini segera pulih, dan tata kelola bangsa dan negara segera kembali sediakala.

Atas kenyataan tersebut, atas nama Ormas Gumregah Bakti Nusantara, atas nama pelaku sektor informal dan UMKM yang jumlahnya 62 juta se-Indonesia yang hidupi ratusan juta penduduk diseluruh tanah air menyampaikan:

Pertama, mengucapkan terima kasih kepada Presiden Joko Widodo yang tadi sore (Selasa 13 Juli 2020 red.) di Istana Merdeka Jakarta telah memberikan simbolisme bantuan modal usaha darurat Rp. 2,4 juta/UMKM yang akan diberikan kepada 12 juta UMKM seluruh tanah air atau sebesar Rp. 28,8 trilyun dari APBN.

Bersama ini pula kami minta kepada Presiden Jokowi untuk betul-betul memfokuskan percepatan dan ketepatan sasaran BANPRES kepada 12 Juta UMKM ini, serta tidak bekerja sendiri karena saat ini dibutuhkan langkah super cepat, super tepat sasaran dan segera sampai ke tangan rakyat agar roda ekonominya bergerak efektif, daya belinya meningkat, hidupnya sejahtera secara berkeadilan, dan percepat pemulihan ekonomi nasional ditengah krisis hari ini.

Pemerintah khususnya Presiden Jokowi diharapkan melibatkan stakeholder organisasi atau lembaga yang selama ini menaungi, melindungi, memberdayakan, membina dan mendampingi mereka dalam tata usaha dan ekonominya.

“Kita tidak ingin BANPRES ini seperti yang terjadi sebelumnya sangat lamban dan banyak yang tidak tepat sasaran. Semakin banyak yang mendampingi pelaku ekonomi rakyat, semakin banyak yang terlibat dalam percepatan dan ketepatan sasaran maka semakin kecil terjadinya penyalagunaan uang rakyat uang negara ini, Banpres Rp 28,8 T bantuan modal usaha darurat ke 12 juta UMKM”.

Kedua, kami mohon Presiden Jokowi mengambil kebijakan khusus atas apa yang disampaikan oleh Menkop dan UKM RI, Teten Masduki bahwa hingga hari ini masih ada Rp. 129 trilyun KUR yang belum tersalurkan dengan sebuah hambatan rakyat tidak memiliki jaminan / agunan.

Yaitu dalam tempo secepat-cepatnya Rp. 129 trilyun KUR bisa diakses rakyat “SEMUANYA TANPA AGUNAN” dan Negara RI harus hadir jadi penjamin rakyat untuk mendapatkan KUR sehingga bisa menambah modal dan usahanya bergerak efektif, hidupnya sejahtera secara berkeadilan, serta percepat pemulihan ekonomi nasional dari keterpurukan.

Ketiga, kami berharap Presiden Jokowi dalam rangka menggerakkan kembali sektor ekonomi rakyat terhilir, BANSOS yang selama ini berupa sembako dirubah dalam bentuk bantuan langsung tunai.

Sehingga warung-warung kelontong, toko-toko rakyat, usaha ekonomi rakyat di sektor sembako yang saat ini makin terpuruk berputar kembali melalui dana BANSOS yang digeser dari sembako. Karena warung-warung kelontong tatkala bansos berupa sembako usahanya makin terpuruk.

Ke-empat, untuk dana Rp 30 trilyun yang ditipkan pemerintah RI di Bank Himbara (BRI, Mandiri, BNI) untuk dipercepat penyalurannya untuk modal usaha ekonomi rakyat segera direalisasikan super cepat dan tepat.

Sekali lagi disampaikan bahwa untuk memulihkan ekonomi nasional, untuk gerakkan roda ekonomi rakyat dibutuhkan langkah-langkah super cepat dan super tepat.

Tatkala sangat lamban dan tidak tepat sasaran maka ekonomi rakyat sektor informal dan UMKM sebanyak 62 juta unit makin terpuruk bahkan segera alami kebangkrutan permanen. Ini sangat berbahaya bisa segera terjadi kemiskinan dan kelaparan massif dan massal yang bisa akibatkan masalah sosial yang sulit dikendalikan.

Krisis ekonomi saat ini sangat berat, lebih berat dari 97/98, dan butuhkan langkah akrobatik super cepat dan tepat. Oleh karena itu, baik Banpres UMKM Rp. 28,8 T, KUR 129 T, Rp 30 T dana di Bank Himbara, maupun bansos, stimulus dan insentif ekonomi

pemerintah harus libatkan stakeholder ekonomi rakyat dalam penanganan krisis ekonomi ini sehingga berjalan secara super cepat dan super tepat. Kita tidak ingin adanya sebuah krisis yang lebih berat lagi. Kita juga tidak ingin kemiskinan dan kelaparan makin massif dan massal yang pada ujung dan akhirnya bisa menimbulkan masalah sosial yang sulit dikendalikan.

GBN tidak akan mundur sejengkalpun, tetap dan terus dampingi rakyat. Dampingi 62 juta sektor informal dan UMKM diseluruh tanah air untuk gerakkan kembali roda ekonominya secara efektif, lakukan kawal ketat bansos, stimulus dan insentif ekonomi baik kerjasama dengan pemerintah dan lembaga non pemerintah. Untuk itu,

segenap infratruktur dan kelembagaan GBN dari Pimpinan Pusat, Pimpinan Daerah, Pimpinan Kecamatan hingga pimpinan Desa, kelurahan dan basis komunitas ekonomi rakyat bergerak dan turun gunung

secepat-cepatnya dampingi rakyat agar ekonominya berputar kembali secara efektif, serta mendorong dan berusaha sekuat tenaga keterpurukan dan krisis ekonomi nasional segera usai dari negeri ini.

Salam OPTIMISME dan KEBANGKITAN RAKYAT

dr. ALI MAHSUN ATMO, M. BIOMED.
Presiden Gumregah Bakti Nusantara

Ditranslit tersadur dari Live In Facebook Presiden GBN dr. ali Mahsun Atmo, M. Biomed pada Senin 13 Juli 2020 Pukul 20.30 WIB-selesai. (rls)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Juga