Topikinformasi.com – Bone Ketiadaan rumah rehabilitasi di Kabupaten Bone kembali menyingkap persoalan serius penanganan narkoba di daerah yang telah berstatus zona darurat. Meski angka penyalahgunaan terus meningkat, pemerintah daerah sampai hari ini belum juga menghadirkan fasilitas rehabilitasi yang layak bagi pecandu maupun korban kecanduan.
Pernyataan keras disampaikan Forum Bersama (Forbes) Anti Narkoba Bone, yang selama bertahun-tahun memantau dinamika peredaran dan penanganan narkoba di Bone. Temuan lapangan menunjukkan bahwa banyak pecandu yang seharusnya memperoleh pendampingan justru dibiarkan tanpa akses rehabilitasi. Kondisi ini berisiko menambah jumlah pengguna baru dan memperkuat jaringan peredaran di lapangan.
Ketua Forbes Anti Narkoba Bone, Andi Singkeru Rukka, mengungkapkan bahwa pemerintah telah lama mengetahui kebutuhan rumah rehabilitasi ini namun tak kunjung bergerak.
“Sudah bertahun-tahun kami dorong. Tapi sampai sekarang, tidak ada langkah nyata dari pemerintah maupun pihak terkait,” ujarnya kepada ENews Indonesia, Ahad 16 November 2025.
Penelusuran Forbes menunjukkan bahwa lambannya pembangunan fasilitas rehabilitasi bukan disebabkan minimnya urgensi, tetapi kurangnya prioritas kebijakan. Padahal, sebagai daerah yang tergolong merah dalam peta peredaran narkoba di Sulawesi Selatan, Bone tercatat berulang kali masuk tiga besar wilayah rawan berdasarkan sejumlah pemetaan lembaga anti narkoba.
Dalam situasi stagnasi pemerintah tersebut, Forbes menawarkan konsep rehabilitasi alternatif yang lebih progresif dan berbasis masyarakat.
“Semua tempat adalah rumah rehabilitasi, semua orang adalah konselor, dan semua bertindak secara nonlitigasi,” terang Andi Singkeru Rukka.
Konsep ini dibangun atas temuan bahwa mayoritas masyarakat tidak tahu harus membawa kemana anggota keluarga yang kecanduan, sehingga mereka sering memilih diam atau membiarkan kondisi semakin memburuk.
Forbes juga menemukan bahwa rendahnya literasi narkoba di tingkat masyarakat menjadi celah yang dimanfaatkan jaringan pengedar. Karena itu, mereka menilai peningkatan sosialisasi harus menjadi strategi utama, bukan sekadar formalitas kegiatan seremonial.
Di tengah gencarnya operasi penindakan aparat, tanpa fasilitas rehabilitasi yang memadai, pecandu yang seharusnya ditolong justru berisiko diproses hukum atau kembali ke lingkungan yang memicu kecanduan.
Forbes mendesak pemerintah daerah untuk segera mengambil keputusan strategis sebelum krisis narkoba di Bone semakin meluas.
“Kalau rumah rehab terus diabaikan, kita bukan hanya kehilangan generasi kita sedang membiarkan peredaran gelap tumbuh tanpa perlawanan yang seimbang,” tegasnya.(*)
Komentar