Topikinformasi.com — Jakarta–Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) memperkuat posisi Indonesia dalam perdagangan karbon global melalui penandatanganan tiga kerja sama strategis dengan lembaga internasional.
Tiga kesepakatan tersebut meliputi Mutual Recognition Agreement (MRA) antara Sertifikasi Pengurangan Emisi GRK Indonesia (SPEI) dan Verified Carbon Standard (VCS) Program oleh Verra, Letter of Intent (LoI) dengan Puro.earth, serta penerbitan panduan sertifikasi proyek bersama Gold Standard for the Global Goals (GS4GG).
Langkah ini menjadi bagian dari strategi pemerintah dalam membangun pasar karbon yang berintegritas, transparan, dan inklusif.
“Pemerintah Indonesia terus mengembangkan multi-skema Nilai Ekonomi Karbon (NEK) agar keunggulan komparatif yang dimiliki dapat menjadi keunggulan kompetitif di tingkat global,” tegas Menteri Lingkungan Hidup/Kepala BPLH Hanif Faisol Nurofiq saat acara penandatanganan kerja sama tersebut, Jumat (3/10/2025).
KLH/BPLH mencatat, melalui MRA dan kolaborasi tersebut, Indonesia kini memiliki 58 metodologi berbasis alam (nature-based) dan 54 metodologi berbasis teknologi (technology-based) yang dapat digunakan untuk aksi mitigasi perubahan iklim.
Beberapa proyek juga tengah difasilitasi untuk masuk dalam skema Article 6 Persetujuan Paris, termasuk 14 proyek pada skema 6.4 dan 60 proyek yang bekerja sama dengan Jepang di bawah skema 6.2.
Selain itu, kerja sama dengan Gold Standard mencatat 29 proyek terdaftar, 19 di antaranya telah memperoleh status certified design dengan total produksi 4,6 juta ton CO₂ kredit karbon.
Sementara kolaborasi dengan Verra membuka peluang penerbitan hingga 17,27 juta ton CO₂eq per tahun , dengan target unit karbon baru pada pertengahan 2026.
Hanif menekankan bahwa masa depan perdagangan karbon Indonesia bergantung pada kredibilitas dan integritas pasar karbon yang dibangun.
“Tidak boleh ada satu pun yang merusak integritas karbon Indonesia. Kredibilitas pasar karbon menjadi kunci agar Indonesia dapat bersaing secara global,” ujarnya.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyampaikan dukungannya terhadap langkah KLH/BPLH dalam memperkuat tata kelola karbon nasional.
“Transisi energi bersih, ekonomi hijau, dan perdagangan karbon bukan sekadar jargon, tapi jalan panjang yang harus dijalankan dengan tata kelola transparan dan berpihak pada rakyat,” katanya.
Pemerintah juga menyiapkan strategi besar untuk menghadapi UNFCCC COP 30 di Belem, Brasil, dengan mengusung tema Integrity of Indonesia’s Carbon Market. Indonesia menargetkan perdagangan karbon sebesar 50 juta ton CO₂eq sejak 2021, termasuk potensi kredit karbon vintage sebelum 2020 dan hasil performance-based payment dari berbagai skema kerja sama internasional.
Menambahkan harapan dari sektor kehutanan, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) Soewarso menyampaikan dukungannya terhadap langkah pemerintah dalam memperkuat pasar karbon nasional.
“Semoga kolaborasi ini dapat dilaksanakan dengan baik dan memberikan manfaat nyata untuk mendukung aksi mitigasi penurunan emisi GRK dan pengelolaan hutan yang lestari di Indonesia,” pungkasnya
(Fri)
Komentar